Empat belas tahun lalu, Samuel Huntington mengajukan sebuah paradigma baru dalam hubungan internasional melalui artikelnya yang terkenal, “The Clash of Civilization?”, yang dimuat pada jurnal bergengsi Foreign Affairs pada tahun 1993.

Huntington ketika itu menyebutkan, negara bangsa adalah, dan akan tetap, menjadi aktor yang paling penting dalam urusan dunia. Tapi, kepentingan, asosiasi, dan konfliknya secara cepat dipertajam oleh faktor-faktor kebudayaan dan peradaban.

Hubungan Indonesia-Malaysia akan sangat terpengaruh oleh faktor-faktor kebudayaan dan peradaban, tepat seperti paradigma Huntington, menghadirkan disharmoni soal lagu Rasa Sayange, pemukulan dan penangkapan, persoalan Pulau Ambalat, dan lainnya. Disharmoni ini sendiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan bertetangga.

Kalau boleh menggunakan ucapan Bung Karno, presiden pertama RI, hubungan Indonesia-Malaysia ini ibarat “…een rimpeltje in de ocean”, sebuah riak di lautan. Sehingga tidak mengherankan, hubungan Indonesia-Malaysia menghadirkan kilas balik “Ganyang Malaysia” sebagai kekesalan Bung Karno karena sikap abstain Kuala Lumpur terhadap persoalan Irian Barat.

Benih perbedaan dan perselisihan RI-Malaysia dan stereotip yang menganggap Indonesia sebagai bangsa yang rendah disebabkan oleh berbagai faktor tidak hanya melulu persoalan ekonomi, sosial, dan politik di antara kedua negara. Konsep Melayu Raya dalam sistem Pan-Malaysianisme ternyata memiliki resonansi yang rendah tanpa semangat nasionalisme yang membentuk sejarah pengalaman Malaysia seperti yang diduga Ibrahim Yacoob, tokoh pergerakan Pan-Melayu pada pertengahan dekade 1930-an.

Malaysia modern yang mendorong kemajuan pembangunan, melebihi Indonesia yang luas dengan penduduk keempat terbesar di dunia, ternyata di sisi lain juga menghasilkan perilaku OKB (orang kaya baru) berasaskan primordialisme yang menganggap dinasti Malaka atau Selangor adalah bibit unggul ras Melayu, melebihi orang-orang Indonesia.

Kebesaran Indonesia dalam rukun Nusantara di bawah kerajaan terkenal, mulai dari Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, dan lainnya, dianggap merupakan bagian dari kebesaran dinasti Selangor, Malaka, Kedah, dan lainnya yang hanya memiliki wilayah kekuasaan di Semenanjung Malaysia dan sebagian wilayah utara Kalimantan.

Ketika orang-orang Jawa datang bekerja sebagai TKI, ternyata konsep Melayu yang dianggap sebagai keturunan dinasti berbagai kesultanan Malaysia menghasilkan persepsi stereotip yang berbeda dengan orang-orang Melayu yang dicita-citakan. Celakanya, para TKI lebih memilih berdamai dan kompromi menghadapi berbagai persoalan dengan penguasa lokal Malaysia ketimbang menyelesaikan persoalan secara hukum seperti yang dilakukan para pekerja Filipina di Malaysia.

Di sisi lain, percaturan hubungan internasional memang tidak melulu terkait dengan masalah multilateralisme yang menghasilkan diplomat andal di Deplu, tapi hubungan bilateral ternyata merupakan persoalan yang tidak kalah pelik dan perlu perhatian agar hubungan RI-Malaysia tidak menjadi lebih buruk.

Kebudayaan dan peradaban Indonesia terbangun karena asas kebangsaan yang berbeda dengan Malaysia yang membangun nasionalismenya berdasarkan rasial-etnik yang dominan tercermin pada sentimen primordialisme UMNO yang berkuasa.

Mencari identitas kebudayaan dan peradaban dengan mengaitkan kejayaan Kerajaan Sriwijaya dengan keturunan Kesultanan Malaka menjadi faktor pertikaian kita dengan Malaysia.

Dalam insiden terakhir, satuan keamanan swakarsa Malaysia, Rela, menahan istri seorang diplomat Indonesia dan menggerebek mahasiswa Indonesia atas dugaan TKI ilegal.

Aksi Rela itu dinilai sewenang-wenang dan keterlaluan. Namun, jelas pula, kesewenang-wenangan itu lebih menggambarkan persepsi kalangan masyarakat luas Malaysia, yang mengidentikkan warga Indonesia dengan TKI, pekerja kasar, dan pembantu rumah tangga.

Persepsi yang merendahkan martabat itu telah memengaruhi perilaku TKI bahkan warga Indonesia secara keseluruhan. TKI sering diperlakukan secara kasar, dilecehkan, dianiaya, bahkan diperkosa. Perlakuan buruk itu bereskalasi meski sudah diingatkan akan munculnya titik api sebagai bom waktu yang dapat merusak hubungan kedua bangsa dan negara.

Persepsi dan perlakuan negatif terhadap warga Indonesia di Malaysia telah menimbulkan gugatan tentang kualitas hubungan kedua negara. Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda bahkan menyatakan tidak percaya terhadap ungkapan bangsa serumpun.

Awal pekan ini di depan DPR RI, Hassan menyatakan, generasi baru Malaysia menganggap rendah Indonesia. Anggapan itu muncul karena memang setiap hari mereka melihat warga Indonesia bekerja sebagai pembantu atau pekerja kasar di Malaysia.

Senada dengan itu pernyataan mantan Menlu Ali Alatas dalam sebuah seminar bulan Agustus lalu di Jakarta. Ali Alatas berpendapat, perlakuan buruk terhadap TKI muncul karena adanya stereotip negatif. TKI dicitrakan memiliki sikap mental tidak kompeten dalam bekerja, bodoh, tidak berpendidikan, tidak memiliki dokumen, dan menambah persoalan sosial di Malaysia.

Gambaran semacam itu kemudian menjadi persepsi umum terhadap Indonesia dan rakyat Indonesia di banyak kalangan orang Malaysia. Sebaliknya, orang Indonesia menganggap orang Malaysia arogan karena menghina dan bersikap kasar terhadap TKI.

Posisi Indonesia kelihatan semakin rendah akibat kesenjangan kemajuan yang begitu besar. Meski merdeka belakangan, Malaysia mampu meninggalkan Indonesia di belakang dalam mendorong kemajuan.

Pemerintah dan rakyat Indonesia gagal mengisi kemerdekaan untuk mempercepat proses pembangunan, termasuk menyediakan lapangan kerja, sehingga tidak perlu jutaan warga Indonesia harus mengadu nasib ke negeri orang, antara lain ke Malaysia. ***Kompas

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB dan Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia jangan tinggal diam, segera desak PBB melakukan intervensi kemanusiaan terhadap Myanmar.

“Indonesia harus ikut bertanggung jawab secara moril, jangan ketinggalan posisi. Indonesia harus menunjukkan kepeloporan di ASEAN soal kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Masalah Myanmar jangan dilihat sebagai masalah internal, ini masalah antarbangsa,” ujarnya.

“Di ASEAN, Indonesia merupakan penentu, sudah seharusnya bersuara keras soal kejahatan junta. Tinjau keanggotaan Myanmar di ASEAN!” kata Muladi. Indonesia harus menekan PBB agar segera melakukan intervensi, mulai dari embargo hingga menurunkan tentara PBB.

“Dalam hukum internasional, intervensi humaniter diatur. PBB bertanggung jawab melindungi penduduk sipil. Kejadian di Myanmar adalah masalah HAM. PBB harus mengintervensi. Karena itu, Indonesia harus mendesak PBB mengingat pemerintahan Myanmar saat ini dalam kondisi tak mampu dan tak punya niat,” ujarnya.

ASEAN merangkul

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, saat ini memegang posisi Ketua ASEAN, mengatakan, ASEAN akan meneruskan kebijakan merangkul Myanmar secara diplomatik untuk mendorong reformasi menuju negara demokrasi ketimbang menjatuhkan sanksi terhadap negara dengan rezim militer itu. “Lebih baik bagi Myanmar tetap berada di dalam keluarga ketimbang di luar sehingga ASEAN akan terus merangkul Myanmar,” ungkap Lee kepada The Straits Times, Jumat (5/10).

PM Lee mengatakan, “Kita harus realistis. Sanksi terhadap rezim yang siap mengisolasikan diri lebih kontraproduktif. Kelompok militer sebagai institusi kunci di Myanmar harus menjadi bagian dari proses rekonsiliasi.”

Pernyataan PM Singapura itu disampaikan menanggapi seruan yang kencang dari beberapa kalangan agar ASEAN menangguhkan atau bahkan mengeluarkan Myanmar dari ASEAN. Di Manila, sekitar 30 aktivis perempuan yang berunjuk rasa di depan kedutaan Myanmar dengan membawa poster-poster bertuliskan “Pecat Myanmar dari ASEAN”.

Di Oslo, Norwegia, 20 mantan pemimpin dunia, antara lain Lionel Jospin (Perancis), Mary Robinson (Irlandia), Corazon Aquino (Filipina), dan Vaclav Havel (Ceko), mendesak China menekan junta agar melakukan pembicaraan dengan kelompok oposisi. Seruan itu disampaikan secara tertulis kepada Presiden China Hu Jintao, disampaikan langsung oleh mantan PM Norwegia Kjell Magne Bondevik ke Kedutaan Besar China di Oslo.

“Kami menyurati Anda, meminta dukungan bagi dialog damai dan terbuka untuk rekonsiliasi di Myanmar,” demikian antara lain isi surat itu

Para mantan kepala negara itu yakin China mampu berperan lebih konstruktif dalam meyakinkan rezim militer. Mereka juga mendesak China mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai embargo senjata segera terhadap Myanmar.

Ban menelepon

Kemarin Sekjen PBB Ban Ki-moon menelepon PM Lee, mengundang ketua ASEAN itu memberikan pernyataan pada pertemuan DK PBB. Singapura, sebagai Ketua ASEAN, hadir mewakili ASEAN pada pertemuan DK PBB mengenai Myanmar.

Ban berterima kasih kepada ASEAN karena mendukung misi Utusan Khusus PBB Ibrahim Gambari ke Myanmar. “Karena ASEAN sendiri tidak mempunyai cukup pengaruh, PM Lee menekankan perlu kekuatan lain untuk masuk dan memberikan dukungan penuh kepada Gambari dan PBB,” demikian pernyataan tertulis Pemerintah Singapura.

PM Lee telah menyurati pemimpin China, India, dan Jepang untuk bekerja bersama ASEAN dan PBB soal Myanmar. Pemimpin senior Singapura, Lee Kuan Yew, memperingatkan, Myanmar merupakan “bom waktu” bagi kawasan. Karena itu, menjadi kepentingan bersama untuk segera mengatasinya. (AP/AFP/SON/OKI) Kompas

Dengan pemukulan wasit asal Indonesia di negeri Malaysia padahal wasit Indonesia itu sedang melaksanakan tugas internasional, merupakan bentuk penghinaan yang tak bisa diampuni.

Bertambahlah deret hitam kekurangajaran Malaysia kepada negeri kita. Sengketa Sipadan-Ligitan, penganiayaan TKW-TKW, kesewenang-wenangan memutihkan ilegal loging Indonesia begitu masuk di wilayah Malaysia, menunjukkan negeri ini tak bisa lagi disebut sebagai sahabat, tetapi tetangga yang kurang ajar!

Anehnya, pemimpin Indonesia sendiri sangat bersikap lembek menghadapi sikap semena-mena Malaysia tersebut. Ada apakah yang terjadi dengan pimpinan kita itu?

Mestinya pemerintah menunjukkan teladannya dalam kebanggaan terhadap bangsa dan tanah air berhadapan dengan negara-negara tetangga. Kebanggaan itulah satu-satunya yang kita punya dalam masa sekarang di mana banyak segi kehidupan kita yang tak tertangani dengan baik, jauh ketinggalan dibanding Malaysia.

Ketika Malaysia dipimpin Mahathir Mohammad menolak IMF saat memberi bantuan untuk mengatasi krisis moneter, sementara Indonesia dipimpin Soeharto menerima bantuan IMF, terbukti langkah yang ditempuh Malaysia yang lebih jitu dan membawa bangsa itu keluar dari krisis moneter disusul dengan keberhasilan-keberhasilannya.

Ketika Malaysia menang diplomasi persengketaan pulau Sipadan-Ligitan, menunjukkan betapa bodohnya pemimpin negeri Indonesia dibanding pemimpin Malaysia yang punya kekuatan diplomatik dan superioritas penanganan pulau-pulau menjadi lebih berguna dibanding Indonesia yang mampunya menterlantarkan.

Ketika TKW-TKW Indonesia menjadi produk unggulan ekspor Indonesia ke negeri Malaysia, Malaysia pun dengan congkak sanggup membuat posisi manusia-manusia Indonesia itu menjadi posisi budak, sehingga boleh melakukan tindakan kekerasan dan kesewenangan terhadap manusia Indonesia yang tidak punya arti apa-apa.

Perilaku masyarakat Malaysia yang kurang ajar itu pun ditunjukkan secara sama persis oleh perlakuan pemerintahnya. Rakyat dan pemerintah Malaysia sama-sama kurang ajar. Namun anehnya masyarakat dan pemimpin Indonesia diam saja. Ada apa sesungguhnya dengan moralitas bangsa Indonesia sendiri?

Beruntung masih banyak rakyat Indonesia yang melakukan demonstrasi melawan kebiadaban Malaysia. Kita berhutang budi kepada para olahragawan karateka, organisasi-organisasi kepemudaan, dan berbagai kalangan masyarakat lainnya di berbagai kota di tanah air. Dorongan untuk melakukan tindakan tegas terhadap hubungan Indonesia-Malaysia pun terjadi, pemutusan hubungan diplomatik, penghentian berbagai kerjasama budaya, semua patut dilakukan! Meski demo-demo itu intinya hanya minta Malaysia minta maaf.

Cukup itu? Hanya minta Malaysia minta maaf? Lalu sesudah Malaysia minta maaf kita pun berhenti? Ternyata sikap Indonesia yang meningkat anti Malaysia ini masih saja oleh aparat Indonesia diperhitungkan dari sisi ekonomi. Kapolri menyatakan, kalau Indonesia seram begini, kita sendiri yang akan rugi.

Sayang sekali pernyataan yang lebih pekat nuansa kepentingan ekonominya ini. Padahal yang kita butuhkan adalah rasa percaya diri untuk melakukan suatu tindakan bermartabat yang meningkatkan daya juang dan stamina bangsa untuk kehidupan berbangsa, bernegara dan membangun lebih baik.

Sudah terbukti dari sejarah Indonesia, sikap mental positif ini semualah yang mengantarkan bangsa Indonesia merdeka dan menjadi negara berdaulat disusul dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang hebat, disegani dan ditakuti pada jaman Soekarno.

Bahkan karena kehebatan bangsa Indonesia itulah, Malaysia merengek-rengek minta bantuan dari segala bidang termasuk pendidikan dengan mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Bangsa yang dulu di bawah kita itu, yang menerima kemerdekaan tidak dengan susah payah dan darah seperti bangsa Indonesia, kini telah mempermalukan dan merendahkan derajat bangsa kita.

Inilah momentum untuk mengembalikan daya juang bangsa menjadi bangsa yang besar. Kita sudah memulai dengan kemenangan dua partai bulutangkis di bawah Cina yang meraih tiga gelar dalam kejuranaan Internasional di Malaysia, sedang Malaysia sebagai tuan rumah tidak mendapat satu pun gelar.

Mari kita sambut momen kebangkitan dan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Malaysia ini secara positif dengan menerimanya sebagai titik balik kebangkitan kebangsaan Indonesia Raya!

(yonathanrahardjo)